BPKH klarifikasi dana Rp10 triliun dari 400 ribu data antrean haji yang perlu diverifikasi. Dana dikelola sesuai ketentuan, bukan hilang atau mengendap.
DPR RI saat ini tengah mendorong pembahasan RUU pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang (UU) baru.panduan praktis
Sayuti Melik merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai ...ekonomi keluarga